SIARAN PERS
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Nomor:164/SP/HM/BKKP/X/2020

Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Muhadjir Effendy hadir dalam acara Prime Talk Metro TV: Setahun Jokowi-Maruf, Pandemi Mengubah Wajah Negeri, Senin, (19/10).

Menristek/Kepala BRIN menekankan bahwa dalam mewujudkan kekebalan massal atau herd immunity kebutuhan akan vaksin Covid-19 masih sangat dibutuhkan.

“Mengingat virus Covid-19 berbeda dengan virus lainnya yang dapat selesai dengan herd immunity tanpa vaksin, misalkan malaria. Tetapi karena Covid-19 ini penyebarannya sangat cepat dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit penyerta, maka satu-satunya cara harus ada vaksin supaya kekebalan massal itu terbentuk,” ungkap Menristek/Kepala BRIN.

Menteri Bambang menambahkan bahwa vaksin yang nantinya mendapatkan izin dari BPOM adalah vaksin yang sudah memenuhi syarat aman dan manjur (safety & efficacy). Aman dalam artian tidak ada efek samping yang serius dan manjur dalam pengertian bahwa sesuai dan cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap Covid-19.

“Masyarakat atau nanti para pengguna vaksin tidak perlu khawatir, selama vaksinnya sah dan resmi sebagai vaksin Covid-19, siapa pun yang membuat dan apa pun platformnya maka itu sudah mempunyai safety & efficacy yang sudah dijamin,” tambah Menteri Bambang.

Pada kesempatan ini Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait aksesibilitas terhadap vaksin Covid-19, Pemerintah akan secara cermat, tepat, dan hati-hati dalam setiap prosesnya agar mampu berjalan secara efektif dan maksimal.

“Bapak Presiden telah berpesan betul untuk hati-hati, memang harus cepat namun tidak boleh sembrono. Termasuk by name by address siapa orangnya, kenapa diberikan itu harus jelas. Kecuali memang untuk yang mandiri, kalau mandiri ini memang ditargetkan untuk memperbesar volume herd immunity. Tetapi untuk yang gratis dan ditanggung pemerintah itu yang diatur sedemikian rupa,“ jelas Muhadjir Effendy.

Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik
Kemenristek/BRIN