Siaran Pers Kemenristek/ BRIN
No : 278/SP/HM/BKKP/XII/2019

Jakarta – Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/ BRIN) yang dahulu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meraih Penghargaan Top 30 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Senin malam (9/12/2019) di Ballroom La Meridien Jakarta.

Raihan ini mengulang prestasi tahun sebelumnya, yang mendapat penghargaan serupa. Penghargaan diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Menteri Tjahjo mengatakan penghargaan ini menjadi stimulus dalam realisasi Program Prioritas Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin, dalam optimalisasi aparatur pemerintahan, sehingga memberikan pelayanan terbaik dan cepat kepada masyarakat.

“Cepat mengambil keputusan, membangun inovasi, merespon dengan cepat kalau ada pengaduan-pengaduan masyarakat sekecil apapun dan juga mempercepat proses perizinan. Bapak Presiden menginginkan reformasi birokrasi itu harus sampai ke jantung dan menerapkannya harus sepenuh hati,” kata Menteri Tjahjo.

Perbedaan utama kompetisi tahun ini dibanding sebelumnya adalah jenis peserta yang diperkenankan mendaftar diperluas. Di tahun sebelumnya, peserta hanya berasal dari kementerian, lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.

“Kini, kompetisi diikuti pula oleh unit pelaksana pelayanan publik lainnya, termasuk di dalamnya unit pelaksana pe?ayanan publik di bawah instansi vertikal, kantor perwakilan, dan Perguruan Tinggi Negeri,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa.

Dijelaskan Diah, Total peserta kompetisi ini mencapai 312 instansi, mengalami peningkatan 92,5 persen dibandingkan jumlah peserta tahun lalu yakni 162 instansi. Peserta itu terdiri atas 187 pada kategori Instansi Pemerintah (IP) Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik dan 165 pada kategori Unit Pelaksana Pelayanan (UPP). Animo peserta kompetisi ini semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

“Instansi yang tahun sebelumnya masuk dalam kategori yang baik, tahun ini ternyata cukup banyak yang mengelaborasi, meningkatkan inovasi, dalam rangka menjaga sistem ini agar dapat berjalan dengan baik,” ujar Diah.

Diah berharap dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, akan meningkatkan pula kualitas pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah diharapkan mampu menerima kritik, saran, dan aspirasi dari para pemangku kepentingan.

“Hal ini agar dapat memperbaiki pelayanan publik, dan tentu
juga dengan data-data yang ada dapat memberikan masukan dari sisi kebijakan,” ungkap Diah.

Sejumlah tahapan seleksi telah dilakukan pada kompetisi manajemen Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) ini. Proses kompetisi dimulai sejak instansi pemerintah mulai mendaftarkan diri pada 23 September hingga 11 November 2019. Selanjutnya, pada 11 hingga 13 November 2019 tim evaluasi Kementerian PANRB melakukan verifikasi formulir self-assessment beserta bukti-bukti pendukungnya. Berdasarkan verifikasi tersebut, dipilih 40 terbaik yang terdiri dari 30 IP Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik dan 10 UPP.

“Top 40 tersebut wajib mengikuti tahap wawancara di hadapan dewan juri untuk kemudian ditentukan 13 terbaik,” jelas Diah.

Proses penjurian dan wawancara diadakan pada 25-28 November 2019. Dewan juri terdiri dari Menteri PANRB periode 2011-2014 Azwar Abubakar, General Manager Media Services Berita Satu TV Adi Prasetya, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Akademisi Meuthia Ganie-Rochman, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sularsi, dan Direktur Program dan Produksi iNews Sulaeman Sakib.

Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristek/BRIN